DPP LSM TAWON Laporkan Penambangan Pasir Diduga Ilegal ke Polda Sumut

Labuhanbatu (Sumut), LPC

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Taat Wong Nusantara (DPP LSM TAWON) secara resmi melaporkan dugaan aktivitas penambangan pasir ilegal (galian C) di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk surat tertulis yang ditujukan kepada Kapolda Sumut Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus.

Menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat, aktivitas penambangan pasir tersebut berlokasi di Dusun Alur Naga, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan hanya berjarak sekitar 150 meter dari jalan lintas Aek Nabara – Negeri Lama. Kegiatan ini diduga menggunakan mesin pompa pengisap untuk mengeruk pasir dari Sungai Bilah, yang berpotensi merusak lingkungan dan mencemari ekosistem sungai setempat.

Salah satu sumber terpercaya menyebutkan bahwa pada Sabtu, 14 Juni 2025, lokasi tambang tersebut telah didatangi oleh sejumlah aparat penegak hukum. "Kemungkinan mereka dari pihak Polda," ujar sumber tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai tindakan yang diambil aparat terhadap aktivitas tambang tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP LSM TAWON, Ramses Sihombing, pada Kamis (19/6/2025) membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan kegiatan tersebut secara resmi ke Polda Sumut. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya mereka telah mengirim surat klarifikasi kepada pemilik usaha tambang, namun tidak mendapatkan respons yang memadai. Oleh karena itu, langkah hukum diambil demi menegakkan aturan yang berlaku.

“Laporan kami berdasarkan indikasi kuat bahwa aktivitas tersebut melanggar ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujar Ramses. Dalam regulasi tersebut, pelaku penambangan tanpa izin terancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Selain mengacu pada UU Minerba, LSM TAWON juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan di sektor ini. “Tidak boleh ada celah pembiaran terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan dan masyarakat,” tegas Ramses.

LSM TAWON berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan. Mereka juga meminta agar pemerintah daerah lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang di wilayah Labuhanbatu guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.***